MAMUJU – Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 52 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2026 terkait Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka Transformasi Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Surat Edaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, pada 3 November 2026 tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan diterbitkannya kebijakan ini, penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2026 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai tindak lanjut, Biro Ekbang Sulbar kembali menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan bagi seluruh ASN berdasarkan ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen dalam menjaga kedisiplinan, tanggung jawab, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Plt. Kepala Biro Ekbang Sulbar, Dr. Firman, S.Pi., M.P., menegaskan bahwa seluruh jajaran Biro Ekbang perlu memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan Gubernur Sulawesi Barat.

Menurutnya, penerapan kembali ketentuan hari dan jam kerja diharapkan semakin memperkuat budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan.

Melalui tindak lanjut kebijakan ini, Biro Ekbang Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat akuntabilitas pelaksanaan tugas, serta memastikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berjalan secara efektif dan optimal.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mendukung visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.