Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan kebijakan perekonomian serta koordinasi pembangunan daerah. Pembentukan biro ini tidak terlepas dari dinamika perkembangan pemerintahan daerah serta kebutuhan untuk memperkuat koordinasi perencanaan pembangunan yang semakin kompleks.
Awal Pembentukan
Secara historis, fungsi yang kini melekat pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebelumnya tersebar pada beberapa unit kerja yang menangani urusan ekonomi dan pembangunan. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur organisasi perangkat daerah perlu disesuaikan agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menindaklanjuti amanat regulasi tersebut, pemerintah provinsi kemudian menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Daerah. Dalam proses penyempurnaan itu, dibentuklah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai unit yang memusatkan fungsi-fungsi koordinatif di bidang ekonomi makro, pembangunan infrastruktur, pengendalian program, serta pembinaan BUMD.
Landasan Hukum Pembentukan
Pembentukan biro ini pada umumnya ditetapkan melalui:
-
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mengatur kelembagaan Sekretariat Daerah.
-
Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang secara spesifik memuat tugas pokok dan fungsi masing-masing biro, termasuk Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
Melalui dasar hukum tersebut, biro ini memperoleh mandat untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, fasilitasi, serta pengendalian di bidang perekonomian dan pembangunan daerah.
Perkembangan Tugas dan Fungsi
Sejak dibentuk, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terus mengalami penguatan peran, antara lain:
-
Penajaman fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
-
Peningkatan koordinasi program pembangunan lintas organisasi perangkat daerah.
-
Penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan.
-
Penguatan perumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi daerah.
-
Dukungan administrasi pembangunan yang lebih terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional.
Perkembangan ini sejalan dengan tuntutan pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika ekonomi serta kebutuhan pembangunan.
Peran Strategis Saat Ini
Saat ini, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berperan sebagai:
-
Penghubung antara pemerintah provinsi dengan instansi vertikal, BUMD, dunia usaha, dan lembaga strategis lainnya.
-
Fasilitator dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah.
-
Koordinator pelaksanaan program prioritas pembangunan.
-
Penyedia dukungan analisis dan administrasi untuk memastikan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara tepat sasaran.