Mamuju, 3 September 2026 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pembahasan Penetapan Tarif Air Minum, Kamis (3/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah daerah bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pembahasan kebijakan tarif air minum.
Kegiatan tersebut melibatkan Staf Ahli gubernur bidang Ekonomi dan Keuangan, pemerintah kabupaten dan jajaran pengelola BUMD/PDAM dari Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, dan Mamasa. Masing-masing daerah diharapkan menugaskan pejabat pada Bagian Perekonomian atau yang membidangi BUMD serta Direktur BUMD/PDAM untuk mengikuti pembahasan.
Pembahasan penetapan tarif air minum diarahkan untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan langkah dalam menentukan kebijakan tarif yang tetap memperhatikan kondisi masyarakat, keberlanjutan pelayanan, serta aspek pengelolaan perusahaan daerah.
Plt. Kepala Biro Ekbang Setda Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Firman, S.Pi., MP, menegaskan bahwa koordinasi lintas pemerintah daerah dan pengelola BUMD/PDAM penting dilakukan agar kebijakan tarif air minum dapat dirumuskan secara objektif dan berkelanjutan.
“Penetapan tarif air minum perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan masyarakat, kualitas pelayanan, serta keberlanjutan pengelolaan BUMD/PDAM. Karena itu, diperlukan koordinasi dan pembahasan bersama agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara tepat,” ujar Firman.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD/PDAM dalam menghadirkan pelayanan air minum yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.