1. Biro
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b angka 1), mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan
dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan.
2. Biro Perekonomian
dan Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan
perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum
Daerah, dan administrasi pembangunan;
b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah pada kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha
Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
c. penyiapan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan tugas dan kewenangan.
3. Penyiapan
pengoordinasian perumusan kebijakan, analisis kebijakan pelaksanaan tugas
perangkat daerah, penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada
sektor perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan
Umum Daerah, dan administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi:
a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan analisis
kebijakan, pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyiapan pemantauan dan
evaluasi ekonomi makro dan ekonomi mikro;
b. penyusunan kebijakan sumber daya alam
pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup,
energi dan air;
c. menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan
dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha,
dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
evaluasi Badan Layanan Umum Daerah;
e. menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan
penyempurnaan penyusunan kebijakan standar pengendalian, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah, Wilayah I, Wilayah II
dan Wilayah III; dan
f. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan
teknis analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah dan pembangunan wilayah.
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri
atas:
a. Subbagan Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana
Subbagian Tata
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a,mempunyai tugas:
1. melaksanakan pelayanan administrasi
kepegawaian;
2. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan
meliputi penganggaran,penatausahaan serta pengelolaan Sistem akuntansi dan
pelaporan;
3. melaksanakan pelayanan administrasi umum
meliputi ketatausahaan,kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan,
pengelolaan dan pelayanan Sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan
dan kearsipan;
4. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
5. melaksanakan
penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
lingkup biro;
6. melaksanakan pengumpulan
dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ
dan LPPD lingkup biro;
7. melaksanakan
pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
8. melaksanakan
perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
9. melaksanakan
perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
10. melaksanakan
pembinaan pegawai ASN; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan