MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) terus memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditandai dengan kunjungan koordinasi teknis Plt. Kepala Biro Ekbang Sulbar, Dr. Firman, S.Pi., M.P., bersama Analis Kebijakan Ahli Madya dan Analis Kebijakan Ahli Muda ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (20/10/2026).
Kunjungan tersebut disambut oleh Deputi Direktur sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho. Pertemuan ini membahas koordinasi teknis persiapan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED).
Plt. Kepala Biro Ekbang Sulbar, Dr. Firman, S.Pi., M.P., menyampaikan bahwa koordinasi dan sinergi lintas instansi merupakan faktor penting dalam memastikan program strategis pembangunan ekonomi daerah berjalan secara efektif dan terarah.
“Persiapan HLM ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah bersama Bank Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap melalui sinergi yang semakin kuat, upaya pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan koordinasi TPID diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Sementara itu, TP2DD berperan dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, melalui TP2ED, kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat secara berkelanjutan.
Biro Ekbang Sulbar berkomitmen untuk terus memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi bersama Bank Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.